BARABAJABEKASI NEWS

BarabajabekasiNews,Bekasi Menurut informasi yang didapat dari berbagai sumber Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Kab Bekasi terdapat beberapa program yang bertujuan untuk kesejahteraan warganya, program yang sudah ditandatangani sesuai kesepakatan, meliputi:  Program pengaspalan jalan lingkungan   Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana untuk pengaspalan jalan lingkungan di Desa Tugu Utara sepanjang 450 meter dengan lebar 1,5 meter. Anggaran yang dialokasikan untuk pengaspalan jalan ini sebesar Rp69.750.000. Alokasi Inpres Jala n Pada tahun 2024, Jawa Barat mendapatkan alokasi Inpres Jalan Daerah sebesar Rp1,2 triliun. Dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota   Dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Gubernur Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun. Pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan dana untuk pe...

 BarabajabekasiNews-Bekasi Masyarakat Peduli Desa SumberJaya dan Ruang Jurnalis Nusantara (RJN), mendesak agar Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) SumberJaya tahap I tahun anggaran 2024.   Dua buah karangan bunga dipajang di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang berlokasi di TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, untuk mengingatkan agar laporan itu segera diusut, Senin (3/3).  Fajar Shodik, salah satu pelapor dalam kasus ini, mendatangi Kemendes PDTT didampingi Ketua RJN, Hisar Pardomuan untuk mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penyimpangan APBDes yang telah disampaikan sebelumnya.   Fajar, diterima Dita, auditor Inspektorat V Kemendes PDTT. Pelapor mempertanyakan tindak lanjut atas laporannya. “Saya ingin mengetahui progres laporan karena sampai saat ini belum ada kejelasan,” tegas Fajar....

BarabajabekasiNews-Bekasi Berita yang lagi hangat diperbincangkan adalah terkait pagar laut, sebenarnya apa sich yang dicari dari pagar laut yang ada di Tarumajaya, secara konstitusi huku, laut adalah kepunyaan Negara Republik Indonesia, setiap warga negara berhak melestarikan dan menjaga laut, bukan kepentingan dan hasrat terselubung. Dalam kesempatan ini, Simon Kristian sebagai ketua organisasi masyarakat barabaja Kab Bekasi angkat bicara terkait pagar laut yang terletak di daerah Tarumajaya, bagaimana izin tersebut didapat, siapa yang memberikan izin, apakah izin tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.  Sebagai warga Tarumajaya, seharusnya pemerintah daerah apalagi penegak hukum tindak dengan tegas, mengusut tuntas permasalahan ini sampai ke akar-akarnya, pasti didalamnya ada mafia-mafia yang sengaja memanfaatkan hal tersebut. sehingga pengelolaan laut dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, apalagi Tarumajaya hanya sedikit memiliki obyek wisatanya. Simon juga berh...

BarabajabekasiNews - Bekasi Perkembangan zaman memang selalu mengambil jalannya sendiri, semakin lama dunia teknologi semakin canggih, banyak para penggemar medsos secara tidak sadar mengikuti perkembangan zaman tersebut, banyak pula dari mereka masuk didalamnya. Tidak sedikit juga para pengguna medsos menggunakan hal tersebut dalam berbagai aktivitasnya, baik dari negatif sampai ke hal-hal positif. Menggunakan medsos itu mengasikkan bagi penggunanya, ada yang menggunakan jarinya untuk mencibir, memaki, membuli, sampai membuat berita bohong (hoax), sampai ke tawuran. Hal-hal positif juga banyak di lakukan di dunia medsos, seperti membangun relasi, mengembangkan bisnis sampai menjalin kerjasama.  Perkembangan zaman inipula dapat membawa anak-anak muda ke hal hal yang mengakibatkan malas mengenal dunia luar. Permainan online pun bermunculan, sudah banyak permainan online yang di blokir oleh pemerintah sebut saja satu contoh: judi online, slot dan masih banyak lagi. Salah satu owner d...

Barabajabekasi News - Bekasi Simbol Peringatan Darurat sendiri memiliki sejarah yang menarik dalam konteks gerakan sosial di Indonesia. Pertama kali muncul pada Agustus 2024 dengan latar berwarna biru, gerakan ini awalnya merupakan respons masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi seputar Pilkada 2024. Saat itu, fokus utama gerakan adalah mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah dan kritik terhadap keputusan DPR yang dinilai mengabaikan putusan tersebut. Gerakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk tokoh publik dan media massa, yang menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu demokrasi. menyiratkan urgensi yang lebih tinggi dan keprihatinan yang lebih mendalam terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berbeda dengan gerakan sebelumnya yang fokus pada isu politik, Peringatan Darurat Indonesia Gelap muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang lebih langsung menyentuh kehidupan ...

BarabajaBekasi News, Bekasi  Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI ) Jakarta Raya, Deodatus Sunda, menegaskan perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Deodatus menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk mantan presiden dan keluarganya. "KPK harus menjalankan tugasnya dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” ujar Deodatus. D alam pernyataannya, Deodatus mengkritik sikap pasif KPK terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh keluarga Joko Widodo yang sudah beberapa kali dilayangkan masyarakate. Salah satunya adalah laporan dari GMNI Jakarta Raya pada 9 Agustus 2024 terk...

  Barabaja News, Bekasi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di KPK, Senin (13/1). Ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pada Senin (6/1) Hasto tidak bisa menghadiri pemeriksaan. Ia mengirim surat dengan meminta agar pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP 10 Januari. Sejak mengumumkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember malam, KPK secara aktif mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi berkas perkara. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan penyidik tidak ingin berlama-lama menuntaskan kasus ini. "Tentunya penyidik akan bekerja secara optimal untuk menuntaskan perkaranya, tidak berlarut-larut sehingga perkara tersebut bisa cepat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum," ujar Tessa di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/1). Sejumlah saksi kunci sudah dilakukan pemeriksaan. Di antara mereka ada mantan Komisioner KPU Wahy...