BARABAJABEKASI NEWS

Barabajabekasinews Aksi arogan yang sempat menggegerkan media sosial akhirnya berujung di tangan aparat. FRS (37), pengendara Kawasaki Ninja RR hijau yang viral setelah diduga memukul seorang pemotor di Jalan Moch. Kahfi II, Jagakarsa, Jakarta Selatan, resmi ditangkap polisi pada Minggu (5/7/2026). Pelaku diamankan di kediamannya di kawasan Cipedak, Jagakarsa, lalu langsung dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk menjalani pemeriksaan intensif. Penanganan kasus dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi. Insiden tersebut bermula saat arus lalu lintas sedang padat. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, pelaku diduga menabrak motor korban dari belakang. Namun bukannya meminta maaf, ia justru turun dari motornya dan diduga menampar serta memukul kepala korban berulang kali. Dalam rekaman yang viral, pelaku juga terdengar melontarkan kalimat bernada menantang, seperti, "Lu emang gua tampol? Emang kenapa kalau gua tampol?" hingga "Lu nggak kenal sama...

Gambar hanya ilustrasi Barabajabekasinews Kejaksaan Agung kembali menambah jumlah tersangka dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026 yang kini menjadi tujuh orang. Penetapan tersangka itu disampaikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, Kamis (2/7/2026). Dari laporan yang diterima, Kejaksaan Agung menetapkan Brihjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI) seorang polisi aktif sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). LMI menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup. “Satu orang tersangka lagi yaitu saudara LMI. Ini yang menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 d...

Barabajabekasinews Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepala daerah yang pemilihannya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, DPR akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. “Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Adapun putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 itu merupakan hasil permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Pengujian tersebut diajukan oleh 4 orang mahasiswa. Selaku mahasiswa, para pemohon menguji frasa ‘secara langsung dan demokratis’ dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada. Pasal tersebut berbunyi ‘Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wil...