KDM Geram saat menyambangi MM 2100, Cikarang Barat, karena Menaker menghamburkan uang 2,3M diduga hanya untuk pencitraan
Barabajabekasinews | Bekasi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyambangi kawasan industri MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (16/09/26). Kunjungan untuk memantau Job Fair Online “Nyari Gawe” itu justru membongkar buruknya transparansi lowongan kerja di lumbung industri nasional.
Saat berdialog dengan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, terungkap data mencengangkan. Di Bekasi terdapat sekitar 9.100 perusahaan beroperasi, bahkan yang memiliki NIB mencapai 58.000. Namun yang mau membuka lowongan secara terbuka di bursa kerja hanya 15 perusahaan.
“Kalau diam-diam begini, pengangguran di Bekasi enggak akan selesai,” tegas KDM. Ia mencontohkan, jika satu perusahaan saja membuka satu lowongan satpam, maka sudah 9.100 peluang kerja tercipta.
Berdasarkan data SiRUP LKPP APBN 2026 Sekretariat Jenderal Kemnaker, anggaran komunikasi Kemnaker didominasi belanja pencitraan:
– Sosialisasi Ketenagakerjaan di Media: Rp 2,36 Miliar
– Layanan Pengelolaan Medsos: Rp 200 Juta
– Monitoring dan Analisis Media Sosial: Rp 170 Juta
– Monitoring Media Cetak dan Online: Rp 200 Juta
– Monitoring Media Elektronik: Rp 100 Juta
– Monitoring Akun Medsos: Rp 81,1 Juta
– Souvenir Pengelolaan Media Digital: Rp 20 Juta
KDM mendesak Pemkab Bekasi memaksa perusahaan terbuka dalam rekrutmen. Ironis, di tengah potret buram ini, kinerja Kementerian Ketenagakerjaan RI justru dipertanyakan.
Total hampir Rp 3,1 Miliar hanya untuk urusan media dan medsos di bulan Januari-Februari 2026.
Ini bukti nyata kementerian lebih mementingkan citra di berita daripada menyelesaikan masalah nyata rakyat, sangat memalukan. Di Bekasi yang ada 9.100 perusahaan, negara cuma mampu dapat 15 lowongan. Kemnaker seharusnya punya sistem Wajib Lapor Lowongan yang mengikat, bukan jadi tukang monitoring medsos. Uang Rp 2,3 miliar untuk sosialisasi tapi lowongan kerja tetap gelap, itu namanya pemborosan,” tegasnya dalam keterangan resminya kepada Wartawan, Sabtu (19/09/26)
Ley Bolon juga mendesak evaluasi. “Anggaran miliaran untuk kelola medsos tapi fungsi dasar pengawasan rekrutmen bolong. Ini Kemnaker kerja untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk like dan engagement? Presiden harus evaluasi Menaker. Percuma ada Job Fair kalau perusahaan tidak dipaksa transparan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi menunggu tanggapan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan keterangan resmi terkait minimnya perusahaan yang membuka lowongan di Bekasi dan besarnya anggaran pengelolaan media sosial tersebut.

Komentar